Program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pada pemerintahan Joko Widodo terbukti efektif karena mampu membebaskan 2,06 juta jiwa dari zona kemiskinan dalam kurun waktu empat tahun.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2014 sebesar 27,73 juta jiwa. Adapun jumlah penduduk miskin pada September 2018 turun menjadi 25,67 juta jiwa.
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, mengatakan penurunan tingkat dan jumlah orang miskin per September 2018 merupakan bukti komitmen pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyatnya.
“Usaha untuk melepaskan kemiskinan untuk seluruh rakyat Indonesia menunjukan hasil yang positif. Penurunan kesenjangan pendapatan pun akan mendekatkan pada kehidupan yang berkeadilan,” tuturnya.
BPS mengumumkan tingkat kemiskinan sebesar 9,66 persen per September 2018. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kondisi September 2017, yakni 10,12 persen.
Arif melanjutkan, pemerintah bertekad kuat untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dengan terus meningkatkan besaran anggaran perlindungan sosial, sebagai komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada 2015 anggaran perlindungan sosial sebesar Rp249,7 triliun. Sementara itu, pada 2018, anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp291,7 triliun atau meningkat sebesar 16,82 persen.
Anggaran tersebut disalurkan melalui beragam program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra (bantuan pangan non-tunai), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Bantuan Operasional Sekolah dan Kesehatan, serta Kredit Usaha Rakyat.
Selain melalui berbagai program yang berkaitan langsung dengan kemiskinan, salah upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan menjaga stabilitas harga pangan yang ditunjukkan dengan nilai inflasi yang terus terjaga selama empat tahun terakhir.
“Dapat dibayangkan apabila kebijakan dan komitmen ini terus berlangsung. Berapa banyak jiwa yang bisa terlepas dari kemiskinan dan ini menjadi fokus utama ke depannya,” jelas Arif.
Meskipun demikian, sambungnya, pemerintah tidak boleh lengah dan harus terus memperbaiki program-program pengentasan kemiskinan. Beberapa permasalahan yang ada seperti pengawasan dan evaluasi untuk meningkatkan ketepatsasaran program bagi rakyat miskin.
“Melakukan pengawasan dan evaluasi sistem penentuan target penerima program bantuan sosial juga perlu untuk dijalankan sehingga tata kelola bisa berjalan berkesinambungan,” ucapnya.
